Fraksi PDS Dukung Program Efektifitas Anggaran Belanja 2010

21-08-2009 / BADAN ANGGARAN
Juru bicara Fraksi PDS Walman Siahaan mengatakan, Fraksinya mendukung program pemerintah yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia serta mampu menghadapi kondisi krisis keuangan global. "Perlu ada efektifitas penggunaan anggaran belanja negara tahun 2010 agar lebih berpihak pada kepentingan dan pemberdayaan rakyat guna meningkatkan keadilan dan kesejahteraan demi terwujudnya negara yang adil, damai, dan sejahtera,"kata Walman saat menyampaikan pemandangan umumnya di sidang paripurna, Jumat, (14/8). Menurut Walman, pemerintah harus menjaga momentum dari makro ekonomi karena perlu adanya tindakan yang baik dari sisi fiskal maupun moneter dalam melihat dampak dari inflasi dan tetap selektif dalam mengeluarkan kebijakan dalam suasana ekonomi golbal yang masih belum stabil. "perubahan asumsi indikator makro ekonomi dalam APBN tidak bisa dilakukan seketika karena terkait dengan mekanisme dan siklus APBN yang bersifat rigid dan tetap,"tegasnya. Mencermati asumsi dan struktur penerimaan belanjanya, papar Walman, terdapat indikasi bahwa RAPBN 2010 akan tetap membuat pemerintah tergantung pada utang misalnya untuk membiayai defisit pemerintah berencana menciptakan utang domestik sebesar Rp 107.9 Triliun dan utang luar negeari sebesar Rp 9.9 Trilliun. "Fraksi PDS memberikan perhatian dan mendukung kebijakan pemerintah agar dapat mengurangi ketergantungan utang luar negeari, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan memangkas defisit anggaran dan mengefektifkan penyerapan anggaran melalui strategi alokasi pengeluaran yang benar,"katanya.(si)
BERITA TERKAIT
Banggar Kasih Solusi Cespleng Antisipasi Risiko Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Apa Saja?
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN...
Pertimbangkan Kondisi Ekonomi, Pemerintah Diberi Ruang Diskresi Batas Atas-Bawah Kenaikan PPN
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespon terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi...
Kunjungi Jatim, Banggar Bahas Kenaikan PPN 12%
04-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Surabaya - Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR...
Rapat Banggar DPR Bahas Anggaran 2025 Bersama Tujuh Menko
02-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator Kabinet Merah Putih di ruang...